Blog

KOTA BANDUNG – Perkantoran di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengelola sampah secara mandiri sebagai bentuk kontribusi pengurangan beban tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti. Pelatihan terkait pengelolaan sampah telah diterima oleh satuan kerja perangka daerah (SKPD) dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Helmi Gunawan mengatakan, setiap perangkat daerah telah mengetahui masalah persampahan di kantor masing-masing. Ada SKPD yang lebih banyak memiliki sampah daun. Sementara, SKPD lain menghadapi jenis sampah yang berbeda.

Para pegawai di setiap SKPD, menurut Helmi, telah mengetahui langkah yang perlu diambil dalam mengatasi masalah sampah di kantornya. Sampah organik dari daun maupun sisa makanan bisa dikompos. Sampah anorganik dapat disalurkan ke bank sampah.

Setelah mengaplikasikan pengelolaan sampah di kantor, para pegawai di SKPD juga menerapkan pengetahuannya di rumah.

“Ketika kami beri informasi (tentang pengelolaan sampah), maka mereka akan melanjutkan informasi itu kepada masyarakat sekitar kantor dan ke rumah tangga masing-masing. Ini sangat baik karena memilah sampah harus dari rumah,” kata Helmi dalam podcast yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat.

Podcast tersebut mengambil tema “Zero Waste Food: Upaya Pemprov Jabar Kurangi Sampah Organik di Perkantoran”.

Pengurangan sampah makanan dinilai perlu karena 60 persen sampah di TPA Sarimukti merupakan sampah organik. Dengan mengurangai sampah organik, maka volume sampah di TPA Sarimukti berkurang.

Saat ini, volume sampah yang masuk ke TPA Sarimukti sebanyak 1.400 ton. Idealnya, daya tampung TPA tersebut 1.200 ton.

Helmi mengingatkan dampak negatif akibat banyaknya sampah, terutama organik, di TPA. Selain menimbulkan bau tak sedap, sampah organik juga menghasilkan gas metan yang bisa menimbulkan kebakaran di TPA. Selain itu, sampah organik juga bisa mencemari air di sekitar TPA.*