Blog

KABUPATEN BOGOR – Sejumlah faktor menjadi penyebab pencemaran daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi, mulai dari lahan kritis hingga sampah. Lahan kritis di sepanjang DAS Kali Bekasi mencapai 16.083 hektare.

Koordinator Sekretariat Satgas PPK DAS Kali Bekasi Didi Adji Sidik mengatakan, kawasan lahan kritis yang berada di hutan produksi cukup tinggi. Satgas PPK DAS Kali Bekasi telah merestorasi lahan kritis tersebut.

Masalah sampah juga ditangani oleh Satgas PPK DAS Kali Bekasi. Banyak tumpukan sampah tersebar sepanjang DAS Kali Bekasi, mulai dari Bogor hingga Bekasi.

Selain sampah, limbah cair dari industri juga mencemari DAS Kali Bekasi karena beberapa perusahaan belum mengolah air limbah dengan baik. Limbah domestik pun ditemukan di DAS Kali Bekasi. Pencemaran lain yaitu kotoran hewan dari rumah pemotongan hewan.

Satgas PPK DAS Kali Bekasi menemukan pula pelanggaran garis sempadan sungai yang digunakan untuk tempat pembuangan akhir sampah secara ilegal.

Solusi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi. Aturan itu menjadi pijakan untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran DAS Kali Bekasi.

Beberapa upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran DAS Kali Bekasi yakni memberikan bimbingan teknis kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki predikat merah dalam aspek pengendalian pencemaran air.

“Sebanyak 60 perusahaan di DAS Cileungsi Kali Bekasi telah mengikuti kegiatan Proper KLHK, yang dinilai dari segi dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air dan udara, dan pengelolaan limbah B3,” kata Didi pada acara Sosialisasi PPK DAS Kali Bekasi dan Edukasi Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga di PT Solusi Bangun Indonesia, Kecamatan Klapanunggal, Selasa (23/7/2024).

Selain bimbingan teknis, pemberian sanksi juga menjadi upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran DAS Kali Bekasi. Sanksi administrasi diberikan kepada pencemar DAS Kali Bekasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (47 sanksi), KLHK (12 sanksi), dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (4 sanksi). Sementara, kasus pencemaran yang masuk ranah pidana sebanyak tiga kasus.

Program-program khusus pun diselenggarakan guna menangani pencemaran DAS Kali Bekasi, seperti Kampung Iklim di 67 lokasi dan Kelurahan Berbudaya Lingkungan. Pendirian bank sampah juga menjadi solusi pengendalian pencemaran. Sebanyak 1 bank sampah induk dan 71 bank sampah unit telah dibentuk di sepanjang DAS Kali Bekasi.

DAS Kali Bekasi terbentang sepanjang lima wilayah di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Depok. Hulu sungai tersebut terletak di Kabupaten Bogor.*