Regulasi Pengganti Perlu Dibuat Usai Program Citarum Harum Berakhir
Tim Ahli Satgas PPK DAS Citarum Taufan Suranto mengatakan, dengan adanya aturan pada tingkat kota dan kabupaten, masyarakat dan pemerintah memiliki legalitas saat bertindak menjaga Sungai Citarum.
Saat ini, legalitas merestorasi Sungai Citarum berupa Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
Tak hanya membuat aturan, pemerintah kabupaten dan kota pun didorong menyediakan anggaran untuk memelihara Sungai Citarum.
“Tingkat yang paling rendah itu desa. Kalau perlu, buat peraturan desa terkait Sungai Citarum kami persilahkan,” ujar Taufan dalam Rapat Strategi Percepatan Penanganan DAS Citarum Lintas Sektor secara daring, Jumat (21/6/2024).
Selain aturan, menurut Taufan, perlu juga dibuat lembaga yang akan menggantikan peran Satgas Citarum Harum. Pembentukan lembaga harus mulai dipersiapkan dari sekarang sebelum masa tugas Satgas Citarum Harum berakhir.
Lembaga tersebut idealnya terdiri dari berbagai pihak. Dalam skema pentahelix Citarum Harum, pihak-pihak yang terlibat yaitu akademisi, bisnis, komunitas, media dan pemerintah.
Dengan adanya lembaga pengganti Satgas Citarum Harum, Sungai Citarum Harum bakal terjaga dan tidak kembali pada kondisi dulu.
“Bayangkan kalau Satgas selesai, mungkin masyarakat buang sampah lagi sembarangan, pohon dicabuti, industri buang limbah lagi, kita tidak mau itu,” ucap Taufan.
Pada rapat tersebut, Ade Sutini, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat juga menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix dalam menjaga Sungai Citarum. Tanpa kolaborasi, akan berat untuk mewujudkan Sungai Citarum yang harum.
Ketua RT dan RW pun didorong untuk terus menggerakkan warga melestarikan Sungai Citarum. Menjaga Sungai Citarum perlu dimulai dari upaya setiap rumah.*
No Comment