Blog

JAKARTA – Pemerintah akan fokus memanfaatkan teknologi Waste to Energy atau pengelolaan sampah menjadi energi untuk mengatasi masalah sampah. Dengan kapasitas pengolahan 1.000 ton sampah per hari, satu fasilitas WtE dapat menghasilkan sekitar 15 megawatt listrik. Program ini direncanakan hadir di 33 kota besar, dengan prioritas di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Bekasi, dan Tangerang.

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menyampaikan, proyek WtE akan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional.

“Program ini bukan hanya solusi jangka panjang untuk mengatasi sampah, tetapi juga langkah konkret menuju transisi energi bersih dan pencapaian Net Zero Emission 2060,” jelas Rosan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Menjadi Energi atau Waste to Energy (WtE) yang digelar di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Meski demikian, tantangan utama yang harus dihadapi adalah pendanaan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH)
Diaz Hendropriyono mengatakan, untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis WtE dibutuhkan investasi sekitar Rp300 triliun.

“Ini bukan angka kecil. Kita tahu bahwa Indonesia saja membutuhkan pendanaan iklim Rp4.700 triliun hingga 2030, sementara yang terealisasikan hanya sekitar Rp76 triliun per tahun. Artinya, ada funding gap yang besar, termasuk dalam sektor pengelolaan sampah,” ungkapnya.

Peran pemerintah daerah juga menjadi krusial. Mereka diwajibkan menyediakan lahan seluas 4–5 hektare dekat sumber air dan akses transportasi, serta memastikan pasokan minimal 1.000 ton sampah per hari.

“Kami menghimbau agar pemerintah daerah mengalokasikan setidaknya 3 persen dari APBD untuk pengelolaan lingkungan. Tanpa komitmen ini, pembangunan WtE akan sulit berjalan,” tambah Wamen Diaz.

Rakornas kali ini juga membawa terobosan baru dalam skema pembiayaan. Jika sebelumnya pemerintah daerah terbebani kewajiban membayar tipping fee, kini biaya tersebut akan ditanggung oleh PLN dengan dukungan subsidi dari pemerintah pusat. Model ini diharapkan dapat mengurangi beban keuangan daerah sehingga mereka dapat fokus pada pengumpulan dan pengangkutan sampah.

Wamen Diaz menegaskan, Indonesia tengah berada pada momentum penting untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh. “Indonesia saat ini sedang memiliki bonus demografi, 68,95% penduduknya usia produktif, dan menurut survei, 77% Gen Z dan Gen Y peduli terhadap isu lingkungan. Artinya saat ini kita punya peluang untuk menggerakkan isu lingkungan,” tegasnya.

Wamen Diaz juga juga menekankan, Presiden memberikan perhatian besar pada persoalan lingkungan dan telah menargetkan pengelolaan sampah 50% pada 2025 dan 100% pada 2029.

“Kita juga di bawah kepemimpinan Presiden yang sangat peduli terhadap permasalahan sampah, kita diberi target pengelolaan sampah dalam RPJMN sebanyak 50% di 2025 dan 100% di 2029. Ibaratnya kita harus perang melawan sampah,” ujar Wamen Diaz.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi antara pengurangan sampah di hulu melalui partisipasi masyarakat dan pengolahan di hilir dengan teknologi WtE.

“Partisipasi masyarakat tetap kunci. Namun di kota-kota besar dengan timbulan sampah tinggi, pendekatan berbasis teknologi seperti Waste to Energy menjadi satu-satunya jalan keluar yang realistis. Dengan dukungan pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, saya yakin program ini bisa sukses,” ujar Tito.

Rakornas ini dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, BPI Danantara, serta PT PLN (Persero). Dari pemerintah daerah hadir Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta perwakilan dari Pemda DKI Jakarta, Medan, Semarang, Denpasar, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang, Cilegon, dan sejumlah daerah lainnya. Asosiasi seperti APKASI dan APEKSI, mitra swasta, dan lembaga investasi juga turut serta mendukung percepatan pengelolaan sampah nasional.

Melalui Rakornas, pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta membangun komitmen nasional untuk mempercepat implementasi teknologi Waste to Energy di seluruh Indonesia. Langkah ini bukan hanya menjawab darurat sampah nasional, tetapi juga menjadi bagian penting dari transisi menuju ekonomi hijau, penguatan ketahanan energi, serta pencapaian Indonesia Emas 2045 dan target Net Zero Emission 2060.