Hadir saat itu perwakilan Bappeda Jabar Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II Lina Yulianty, Ketua Harian Satgas Citarum Dedi Kusnadi Thamim, Ketua Harian Sekretariat PPK DAS Citarum Eko Priastono, Kepala Bappeda Kab Bandung Erwin Rinaldi, Kabid Renbang Fisik Bappeda Kab. Bandung Deni Iman Kertabudi, Tim Ahli Satgas Citarum Nadia Astriani secara luring.
Lina Yulianty memaparkan, luas DAS Citarum Hulu mencapai 238.088,54 Ha di enam kota kabupaten yaitu didominasi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Kota Bandung, Sumedang dan Garut yang meliputi 664 Kelurahan/Desa.
“Adapun masalah di hulu yaitu alih fungsi kawasan lindung (hutan dan nonhutan) menjadi kawasan permukiman, pertanian, peternakan, dan industry. Bertambahnya jumlah luasan lahan kritis akibat perencanaan dan pengawasan yang kurang baik Pencemaran terhadap sungai oleh limbah domestik, pertanian, peternakan, dan industri,”tutur dia.
Selain itu, tingkat pengambilan air tanah di luar kendali (tereksploitasi secara berlebihan) menyebabkan penurunan muka tanah dan memperbesar potensi daerah rawan banjir.
“Di DAS Citarum Segmen Hulu juga diperlukan etalase yang dapat menampung semua Program dan Kegiatan PPK DAS Citarum dalam satu wilayah sebagai miniatur keberhasilan program PPK DAS Citarum,”ucapnya.
Seperti halnya Renaksi induk, segmen hulu Citarum pun ditangani dalam 12 program kegiatan Renaksi. Di antaranya mulai dari penanganan lahan kritis, limbah industri dan peternakan, pengelolaan sampah dan limbah domestik.
Sebagai contoh, untuk lahan kritis di hulu DAS Citarum, terdapat 44.625,64 Ha yang ditangani melalui penanaman dan pemeliharaan pola agroforestry serta pembangunan persemaian dan penyediaan bibit tanaman.
Sementara itu, Lina pun mengingatkan bahwa di DAS Citarum pelaksanaan kolaborasi Etalase Citarum, konsep dan lokasi Ekowisata Citarik yang diinisiasi oleh DJKN serta dukungan kerjasama Monash University, dapat disinergikan dengan program dan kegiatan dalam Renaksi PPK DAS Citarum dengan lokus Desa Cibodas dan Desa Padamukti.
Pihaknya berharap, Rencana Aksi PPK DAS Citarum ditindaklanjuti dengan mengaktifkan peran dan fungsi Sekretariat Pengarah untuk perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan Pusat. Kemudian, mengaktifkan peran dan fungsi naradamping dan penunjukan PIC dari Perangkat Daerah Kab/Kota (Bappeda/DLH).
“Mengefektifkan penggunaan tools Monev → E-Monev. Satgas Citarum dan Sismonev (KSP). Mengoptimalkan sumber pendanaan diluar APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota,” ucapnya.(*)
No Comment