Blog

Dinas BMPR Jabar Kordinasi Soal Penanganan Jembatan Apung

KOTA BANDUNG – Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat mencari solusi komprehensif guna menangani kebutuhan penghubung antara wilayah yang terpisah oleh aliran Citarum. Seperti halnya desa-desa di Kabupaten Bandung Barat yang terpisah oleh aliran Sungai Citarum menuju Waduk Saguling.

Kepala Dinas BMPR Jabar Bambang Tirtoyuliono mengatakan, solusi penghubung akses warga tersebut harus segera dibahas terlebih telah terjadi insiden patahnya jembatan apung di Kabupaten Bandung Barat awal tahun ini.

“Kehadiran jembatan apung memang membantu mobilitas warga namun tetap kita harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum karena mereka pemegang otorisasi Sungai Citarum ini,” ujar Bambang, Kamis (13/1/2022).

Dengan demikian, terkait jembatan penghubung ini pihaknya harus berkoordinasi dengan BBWas Citarum termasuk dengan pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

“Kita harus cari jalan keluar agar akses warga tidak terputus tapi tetap sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Artinya bukan mereka lepas tanggung jawab, melainkan membantu kordinasi untuk penanganan kedepannya.

Sebelumnya, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum memastikan pihaknya tidak pernah memberikan izin terkait dengan pembangunan jembatan penyeberangan di Sungai Citarum, seperti halnya jembatan yang saat ini disoroti yaitu di kawasan tengah Sungai Citarum, Saguling, Kabupaten Bandung Barat.

Untuk diketahui pada awal tahun ini, tengah terjadi insiden patahnya badan jembatan di salah satu titik penyebrangan antara Kecamatan Cihampelas dan Batujajar.

“BBWS Citarum tidak pernah mengeluarkan izin jembatan yang tidak standard seperti itu. Infonya, jembatan yang dibangun di atas sungai tersebut swadaya masyarakat,” ujar Kepala BBWS Citarum, Bastari ketika dihubungi, Senin (10/1/2022).

Menurut dia, jembatan penyeberangan tersebut perlu ditertibkan karena tidak memenuhi standar. Dan untuk membangun jembatan penyeberangan tidak boleh sembarangan karena berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jembatan dalam hal ini masyarakat.

“Untuk mencari solusi, telah melakukan pertemuan lapangan antara tim BBWS Citarum dengan pengelola jembatan dan Satgas Citarum Harum Sektor 9. Pada pertemuan tersebut disampaikan dampak yang akan terjadi jika ada pembangunan jembatan penyeberangan apung tersebut,”ucapnya.

Adapun dampaknya, menghalangi alur arus air Sungai Citarum, menghambat sampah dan menghalangi jalan excavator ponton bila akan melakukan pembersihan di area Jembatan Citarum Batujajar (BBS).

“Bila debit air Sungai Citarum naik maka ditakutkan terjadi insiden baru,” ujarnya.

Dengan adanya jembatan penyeberangan masyarakat tak berizin, berpotensi didirikannya warung-warung kecil di bantaran sungai yang memicu konflik.

Dengan demikian, perlu dilakukan tindakan penertiban karena dikhawatirkan akan banyak lagi jembatan-jembatan yang tidak memenuhi standard keselamatan warga.(*)

No Comment

1
No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.