Kick Off Steering Commitee Meeting Jerman-Indonesia untuk Green Infrastructure Initiative sendiri telah dilakukan bersama Menko Marves RI secara virtual dari Makodam Jayakarta, Jakarta, Kamis (4/3/2021) lalu. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut Kemenko Marves dan tim penilai GII telah menggelar workshop Bersama empat provinsi prioritas yaitu Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali di Bandung terkait salah satu sektor pembiayaan yaitu pengelolaan air dan pengolahan limbah. Adapun dua sektor pembiayaan inovatif lainnya yaitu sampah padat, dan transportasi publik perkotaan.
Dipimpin oleh Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.
Mochamad Saleh Nugrahadi, dan tim ahli GII, yakni Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melakukan tinjauan lapangan ke daerah aliran sungai (DAS) Citarum, di Kabupaten Bandung, Rabu (27/10/2021) kemarin.
Mereka mengunjungi empat titik DAS Citarum yaitu di Kolam Retensi Cieunteung Baleendah/Sektor 6, Taman Wisata Desa Sektor 23/Pembibitan Kertasari. Situ Cisanti/Sektor 1 Kertasari dan ditutup di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu PT MCAB di Jalan Cisirung.
Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Mochamad Saleh Nugrahadi mengatakan, tujuan mereka mengunjungi lokasi-lokasi tersebut dengan mengundang tim penasihat GIZ untuk memperkenalkan dan melihat progress Citarum dalam kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman.
“Citarum menjadi contoh yang vital mewakili Jawa Barat dan nasional, baru ada kali ini proyek sungai yang menjadi perpres, ” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, mereka ingin melihat secara langsung di lapangan isu-isu di Citarum agar bisa menjadi pembelajaran bagi provinsi lain dan bisa menginspirasi.
“Jabar dapat mengajukan proyek Citarum dan melihat dari sini bisa diajukan proposal kepada GIZ Jerman yang terdapat dana hibah 4,4 juta euro untuk Feasibility Study (FS) atau uji kelayakan di empat provinsi priortas tersebut itu tujuan kami kesini,”ucapnya.
Dikatakan Saleh, empat provinsi itu dipilih dengan beberapa kriteria. Salah satunya adalah daerah yang dinilai memiliki komitmen penerapan infrastruktur hijau. Masing-masing daerah itu cukup kuat untuk merealisasikan proyek jika direpresentasikan di tempat tersebut.
“Memang pada dasarnya bersaing mana yang paling layak yang nanti pada akhirnya diberikan pinjaman bersubsidi. Mulai dari sikap pemerintahnya, penyusunan proposal apakah bankable, tingkat kekritisannya, seperti Citarum ini kan banyak yang memanfaatkan dan sempat dicap sebagai sungai terburuk di dunia tapi saat ini sudah mulai membaik setelah ditangani,”ucap Saleh.
Usai peninjauan lapangan, kata Saleh pihaknya akan melakukan workshop sektor transportasi di Solo Jawa Tengah dan selanjutnya soal limbah padat di Bali. Untuk keputusan proyek yang mendapat hibah pra FS akan diumumkan akhir tahun ini.
Kepala Bidang Infraswil Bappeda Jawa Barat Ady Rachmat menuturkan, Jabar mengikuti rangkaian program GII di tiga sektor tersebut. Untuk pengeloaan air dan air limbah pihaknya mengajukan pengelolaan limbah domestik di Citarum dan air minum/sanitasi di Jabar Selatan. Sementara, untuk transportasi Jabar mengajukan LRT dan BRT metropolitan bandung, sedangkan untuk limbah padat yaitu mengusulkan penanganan persampahan kawasan Rebana.
“Kami ikuti rangkaiannya dengan mengikuti workshop dan juga tinjauan lapangan. Kegiatan ini merupakan rangkaian pre selection, ada empat kandidat Provinsi untuk mendapatkan dana dari GIZ yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali,”ujar Ady yang ditemui pada kesempatan yang sama.
Menurut dia, dari usulan-usulan tersebut belum mengerucut pada keputusan finalnya. Tapi secara informal dari pihak GIZ lebih condong ke Citarum yang didorong. Citarum dipilih karena merupakan amanat Perpres 15/2018 yang diamanatkan hingga tahun 2025 dan problem terbesarnya merupakan air dengan limbah domestik.
“Jika lolos seleksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melakukan kajian, persiapan kontruksi, kelembagaan, pengelola, dan pendampingan non fisik,”ucapnya.
Untuk diketahui, berawal dari penandatanganan kerja sama di Berlin pada 2 Oktober 2019, proyek Green Infrastructure Initiative (GII) atau Inisiatif Indonesia-Jerman untuk Infrastruktur Hijau saat ini sudah mencapai tahap pembentukan steering committee atau komite pengarah dari kedua negara.
Dari Indonesia diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sementara dari pihak Jerman diwakili oleh Kementerian Federal Urusan Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ), Kfw Entwicklungsbank (KfW) – Bank Nasional Jerman, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Melalui kerja sama ini, Jerman akan memberikan dukungan pendanaan sebesar 2,5 miliar Euro (Rp 41,25 triliun) untuk pembiayaan inovatif mencakup pengelolaan air, pengolahan limbah dan sampah, dan transportasi publik perkotaan.
Berdasarkan sesi pertama rapat komite pengarah, empat provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali telah dipilih untuk selanjutnya diidentifikasi potensi proyek investasi dan pengembangan studi persiapan.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun bangga Jabar terpilih menjadi salah satu mitra provinsi untuk Green Infrastructure Initiative. Menurutnya, program infrastruktur hijau di Jabar akan difokuskan untuk mengembangkan beberapa kawasan metropolitan.
Dengan pembiayaan inovatif ini, kata Ridwan Kamil, Pemdaprov Jabar tidak perlu lagi mengandalkan APBD yang notabene saat ini sedang memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19.
Bertindak sebagai konsultan ahli dalam Green Infrastructure Initiative, yakni Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Kfw Entwicklungsbank (KfW). GIZ akan mengarahkan proyek pada level teknis, sedangkan KfW dalam aspek pembiayaan.(*)
No Comment