Siapkan Pergub KJA, DKP Jabar Serap Aspirasi

KABUPATEN BANDUNG BARAT – Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat tengah menyusun Peraturan Gubernur Jabar tentang keramba jaring apung (KJA) di tiga waduk di Jabar yaitu Waduk Jatiluhur, Cirata dan juga Saguling.
Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Wardini Mulatsari mengatakan, saat ini Pergub tersebut masih dalam tahap penyelerasan subtansi bersama Biro Perekonomian dan juga Biro Hukum Setda Pemdaprov Jabar. Di sisi lain, pihaknya pun masih mengakomodir masukan-masukan dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah kabupaten sekitar waduk dan juga pelaku usaha KJA itu sendiri.
“Adapun untuk dengar pendapat atau diskusi dengan pemerintah daerah kabupaten maupun pelaku usaha KJA kami menggelarnya di dua tempat yaitu di Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat kemarin Senin dan hari ini di Purwakarta,” ujar Dini, Selasa (24/5/2022).
Kegiatan di Kabupaten Bandung Barat saat itu digelar bersama Pemkab Bandung Barat dan para petani KJA wilayah Cirata, sedangkan di Purwakarta bersama Pemkab Purwakarta dan juga petani KJA Jatiluhur.
“Kami mendapat masukan-masukan dari pemerintah daerah dan juga petani KJA untuk kami pertimbangkan sebelum Pergub KJA disahkan pak gubernur,” tuturnya.
Dikatakan Dini, Pergub KJA sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Dengan adanya Pergub ini, merupakan tindakan serius agar kondisi waduk di Jabar ini dapat terkendali.
“Kami berupaya menyusun Pergub ini sesempura dan sebaik mungkin supaya bisa diterapkan di lapangan. Di sana akan tertuang siapa yang bertugas dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Seiring dengan sosialiasasi penyusunan Pergub tersebut diakui Dini sudah mulai ada masukan-masukan. Namun seirama dengan dinamika tersebut Dini berharap Pergub dapat segera tuntas dan disahkan.
Untuk diketahui, terdapat 3 waduk cascade di DAS Citarum Saguling, Cirata dan Jatiluhur dengan masing-masing luasan permukaan air maksimum Saguling 5.600 ha, Cirata 6.200 ha, dan Jatiluhur 8.200 ha. Tiga waduk tersebut menjadi perhatian program pemerintah melalui Program Citarum Harum.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat Undang Husni Thamrin menambahkan, dengan adanya pertemuan dengan DKP Jabar guna menyamakan persepsi. Setidaknya terdapat solusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tetap mengedepankan kaidah-kaidah lingkungan agar tetap terjaga keseimbangannya.
“Hal ini perlu kesepahaman, ya mudah-mudahan budidaya ikan kita maju, lingkungan juga tetap terjaga,” ucapnya.
Sementara itu, Komandan Sektor 12 Satgas Citarum Harum Kolonel CZI Suyatrinu Wardedi mengatakan, siap melaksakan penataan KJA di zona-zona yang telah ditentukan. Mereka pun siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait untuk melaksanakan penataan dan penertiban KJA.(*)
No Comment